Penerapan Blockchain untuk Pencegahan Sertipikat Tanah Ganda di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

The advantages of secure land ownership through land certificates have long been recognized as the One of the issues that has yet to be resolved in Indonesia is the issue of multiple land certificates. These issues arise as a result of data defects that occur during the process of collecting and presenting information on land parcels from upstream to downstream. The purpose of this paper is to describe how blockchain technology can be used to reduce the problem of multiple certificates. The descriptive qualitative research method was used in this study, which combined a systematic literature review approach with the author's experience while working in the land office. According to the study's findings, blockchain technology can maintain the security of physical and legal data on registered land parcels. The process of validating land data is decentralized to land certificate owners via the blockchain network, making changes to land data difficult for irresponsible parties to manipulate. Land information can now be recorded digitally, distributed easily, and cannot be manipulated thanks to blockchain technology. The government and society can assume full responsibility for the security and confidentiality of land parcel data in the future by implementing blockchain technology. Permasalahan pertanahan mengenai sertipikat tanah ganda di Indonesia menjadi salah satu masalah yang belum bisa dituntaskan hingga saat ini. Permasalahan tersebut muncul karena proses menghimpun dan menyajikan informasi bidang tanah pada saat di hulu hingga hilir mengalami kecacatan data, baik fisik maupun yuridis. Tulisan ini bertujuan menguraikan penerapan teknologi blockchain untuk meminimalisasi permasalahan sertipikat ganda. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan mengadopsi pendekatan tinjauan literatur sistematis yang dipadukan dengan pengalaman penulis selama berada di kantor pertanahan. Hasil kajian menyebutkan bahwa teknologi blockchain mampu menjaga keamanan data fisik maupun yuridis bidang tanah yang telah terdaftar. Terdesentralisasinya proses validasi data pertanahan kepada pemilik sertipikat tanah melalui jaringan blockchain, menjadikan setiap perubahan data pertanahan akan sulit untuk dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Teknologi blockchain memungkinkan informasi pertanahan dapat direkam secara digital, mudah didistribusikan dan tidak bisa di manipulasikan. Pemerintah dan masyarakat dapat memikul tanggung jawab penuh atas keamanan dan kerahasiaan data bidang tanah di masa mendatang dengan menerapkan teknologi blockchain.