Desain Aksi Jejaring Komisi Yudisial Dalam Monitoring Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Jawa Timur

AbstractThe object of this research is the implementation /action network Judicial Commission related to the han- dling of cases of corruption by judges in an area that has not been optimal. This is due to the problem of monitoring the process of setting standards in the area of Corruption case management for KY’s networking and the existence of the unit in action KY networks area have become the un- ‘established’ unit and weren’t able to synergize with stakeholders. This study is an empirical law with the facts of observation methods in the study site and KY’s data / case as a basis of search results in the form of ‘action’ which refers to the legislation in force, so that the design and methods of a blend of legal research methods and sociological research methods. The findings in this study indicate that in action, yet coordinated network of KY, there is no standardization of the process of monitoring the behavior of judges in the handling of cases, and the lack of synergy between KY’s networking with stakeholders.Keywords : network, action, monitoring, unit complain, Judicial CommissionAbstrakObjek penelitian ini adalah pelaksanaan/aksi jejaring Komisi Yudisial terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh hakim di daerah yang selama ini belum optimal. Hal tersebut disebabkan adanya permasalahan mengenai pengaturan standarisasi proses pemantauan penanganan perkara Tipikor di daerah bagi jejaring KY dan mengenai keberadaan unit aksi jejaring KY di daerah belum menjadi unit yang ‘mapan’ dan mampu bersinergi dengan pihak-pihak pemangku kepentingan (stake holder). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode observasi pada fakta di lokasi penelitian dan data/perkara Tipikor yang dimiliki KY sebagai dasar pencarian hasil penelitian berupa ‘tindakan/aksi’ yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga desain dan metodenya merupakan perpaduan antara metode penelitian hukum dan metode penelitian sosiologis. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam aksinya, jejaring KY belum terkoordinasi, belum ada standarisasi proses pemantauan perilaku Hakim dalam penanganan perkara, serta belum adanya sinergi antara jejaring KY dengan pemangku kepentinganKata kunci : jejaring , aksi, monitoring, unit complain, Komisi Yudisial