Papers in Hukum dan Demokrasi (HD)
Page 1 · newest first
- Standar Pembuktian Kesalahan pada Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif: Telaah Unsur “Patut Diduganya” dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 47-K/PM.I-04/AD/IV/2024 setelah Berlakunya KUHP NasionalHukum dan Demokrasi (HD) · 2026
- Transformasi Hukum Kebiasaan Menuju Kodifikasi: Analisis Historis-Komparatif Pemikiran Gilissen-Gorle dengan Eksistensi Hukum Adat di IndonesiaHukum dan Demokrasi (HD) · 2026
- Rekonstruksi Reliance Interest sebagai Basis Ganti Kerugian Akibat Pembatalan Sepihak Memorandum Of Understanding pada Tahap Pra-Kontrak dalam Sistem Hukum IndonesiaHukum dan Demokrasi (HD) · 2026
- Analisis Pelaksanaan Kebijakan Presiden dalam Peningkatan Kualitas Makanan Pada Program MBG di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat LawangHukum dan Demokrasi (HD) · 2026
- Keabsahan Kesepakatan atas Persetujuan Awal terhadap Perubahan Biaya Administrasi secara Sepihak dalam Syarat dan Ketentuan Shopee dengan Pedagang Ditinjau dalam Perspektif KUHPerdataHukum dan Demokrasi (HD) · 2026
- Analisis Normatif Terhadap Penyediaan Fasilitas Pendukung Pejalan Kaki Di Kota Bandar LampungHukum dan Demokrasi (HD) · 2026
- Analisa Yuridis atas Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Ditinjau dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum PidanaHukum dan Demokrasi (HD) · 2025
- Konsep Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sleman Pada Putusan Ultra Petita Adjudikasi Pemilu Tahun 2019Hukum dan Demokrasi (HD) · 2025
- Perlindungan Hukum terhadap Pembeli yang Beritikad Baik terkait Jual Beli Tanah Dan Implikasinya: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 2943/K/Pdt/2016Hukum dan Demokrasi (HD) · 2025
- "Case Study of the Sea Fence in Tangerang from a Legal Perspective: Environmental Impact and Maritime Jurisdiction Dispute in 2025."Hukum dan Demokrasi (HD) · 2025
- Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Studi Kasus 2 Perkara No. : 16/Pid.B/2022/PN.PtiHukum dan Demokrasi (HD) · 2025
- Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Trial by the press pada Proses Peradilan PidanaHukum dan Demokrasi (HD) · 2025
- Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Hukum dan Demokrasi (HD) · 2024
- Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dari Sifat Final dan Mengikat: Studi Kasus Putusan Nomor: 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019Hukum dan Demokrasi (HD) · 2024
- Kajian Hukum Pembatalan Putusan Pengadilan Agama tentang Perkawinan yang Dilakukan dengan Tipu MuslihatHukum dan Demokrasi (HD) · 2024
- Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum PidanaHukum dan Demokrasi (HD) · 2024
- Analisis Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang Ditinjau dari Pasal 359 KUHPHukum dan Demokrasi (HD) · 2024
- Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Penyelesaian Talak di Bawah TanganHukum dan Demokrasi (HD) · 2024
- Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana PenipuanHukum dan Demokrasi (HD) · 2024
- Penerapan Hukuman Mati Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Sisi Hak Asasi ManusiaHukum dan Demokrasi (HD) · 2024
- Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik yang Dibuat DihadapannyaHukum dan Demokrasi (HD) · 2024
- Perlindungan Hukum terhadap Pembeli yang Beritikad Baik Terkait Jual Beli Tanah dan ImplikasinyaHukum dan Demokrasi (HD) · 2024
- Pilihan Politik Masyarakat Melayu Pesisir Pantai di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2019Hukum dan Demokrasi (HD) · 2024
- Penyelesaian Sengketa Pertanahan Gedung Olahraga (GOR) Tanjungbalai di Pengadilan Negeri TanjungbalaiHukum dan Demokrasi (HD) · 2024
- Analisa Peran Keluarga Dalam Pelibatan Budaya Anti Kekerasan Seksual pada AnakHukum dan Demokrasi (HD) · 2023