Implementasi Aplikasi Srikandi Di DPMPTSP Kabupaten Klaten: Analisis Model Edwards Iii

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Klaten, sebagai kebijakan yang diwajibkan secara nasional melalui Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara terhadap empat informan yang dipilih melalui teknik snowball sampling, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman dan diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi telah berjalan baik melalui jalur berjenjang yang memadukan bimbingan teknis formal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten dengan rapat koordinasi internal, sehingga informasi tersampaikan secara jelas dan konsisten meskipun terjadi pembaruan kebijakan di tengah pelaksanaannya. Sumber daya, meliputi 24 staf yang kompeten, fasilitas yang memadai, serta kewenangan yang diatur secara internal, mendukung operasional harian, meskipun ketidakstabilan server pusat menjadi kendala eksternal yang berada di luar kendali instansi. Disposisi pelaksana tergolong positif dan didorong oleh kepatuhan institusional, bukan oleh mekanisme insentif. Struktur birokrasi menunjukkan fragmentasi tugas yang jelas, meskipun belum tersedia SOP internal khusus SRIKANDI sehingga pelaksanaannya masih mengandalkan SOP nasional dari ANRI. Hambatan utama yang ditemukan adalah rangkap tugas antara pelayanan front office dengan pengelolaan naskah dinas pada sebagian staf, yang belum membebani kinerja namun tetap perlu mendapat perhatian. Penelitian ini merekomendasikan penambahan staf khusus pelayanan front office, sekaligus memberikan bukti empiris yang memperkaya penerapan model Edwards III pada instansi pelayanan publik tingkat kabupaten.