Answers are grounded in this paper and cite their sources.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan banyaknya peraturan perundang- undangan terkait investasi (obesitas, hiperregulasi), yang diyakini tidak kondusif untuk menciptakan daya saing dan kemudahan berusaha di Indonesia sehingga pemerintah membuat kebijakan penyederhanaan berbagai regulasi tersebut menjadi satu regulasi, yakni Omnibus law UU Cipta Kerja. Pokok permasalahan penelitian ini adalah: Apakah kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan iklim persaingan dan kepastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan? Masalah ini dibagi menjadi beberapa sub-sub mata pelajaran: Masalah regulasi investasi saat ini; Obesitas, Hiperregulasi, dan Reformasi Regulasi terkait Investasi; Kontroversi dan Legitimasi Omnibus Law dalam Sistem Hukum Nasional, Menggugat Keberpihakan dan Dampak Negatif Omnibus Law terhadap Cipta Kerja. Metode penelitian adalah pendekatan yuridis-normatif, dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Teknik analisis data adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan berbagai peraturan perundang-undangan investasi di Indonesia menyebabkan kegemukan, hiperregulasi, yang dapat menurunkan daya tarik investasi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melakukan terobosan hukum dengan sistem omnibus law UU Cipta Kerja, agar dapat memicu kemudahan sekaligus menjamin kepastian hukum, serta meningkatkan iklim daya saing investasi di Indonesia.
No takes yet. Share an insight, caveat, or question.
Marulak Pardede (2023) studied this question.
Synapse has enriched 10 related papers. Consider them for comparative context: