PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI TINGKAT DESA: (Studi Kasus Desa Pundungan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten)

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen pada pengarusutamaan gender tertuang dalam Inpres No. 9 Tahun 2000. Masih banyaknya persoalan perempuan seperti rendahnya keterlibatan perempuan, tingginya kemiskinan pada perempuan kepala keluarga menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran pembangunan belum mengintegrasikan perspektif gender secara memadai. Desa adalah pemerintahan yang langsung berhubungan dengan kelompok rentan seperti perempuan, anak, difabel memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan responsif gender. Penelitian ini menganalisis proses PPRG berlangsung, mengkaji faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan PPRG di Desa Pundungan tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, pengumpulan data melalui wawancara, FGD, observasi, dan dokumentasi. Kerangka berfikir dan landasan teori mengacu pada teori perencanaan gender dari Moser dan teori gender responsive budgeting oleh Budlender dan Hewitt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPRG mulai diintegrasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa melalui ruang partisipasi bagi perempuan dan anak pada perencanaan program pembangunan desa, serta alokasi 9,68 % program spesifik gender dalam APBDes. Namun implementasi PPRG belum mencapai tahap pelembagaan secara sistematis karena seluruh siklus perencanaan dan penganggaran belum didukung oleh analisis gender seperti penggunaan data pilah gender, penerapan GAP dan GBS, tagging anggaran, serta monitoring dan evaluasi partisipatif. Pelaksanaan PPRG didukung oleh komitmen Kepala Desa, peran strategis Sekretaris Desa perempuan, aktifnya kelembagaan perempuan dan anak, serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat desa. Sementara pelaksanaannya masih terkendala oleh belum adanya regulasi desa, data pilah gender, penerapan analisis gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta belum adanya sistem monitoring dan evaluasi.