Answers are grounded in this paper and cite their sources.
The Penajam District Court Decision Number X/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Pnj, imposed a 20-year prison sentence on a child convicted of premeditated murder, exceeding the public prosecutor's demand and the sentencing limits prescribed under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study examines the limits of judicial discretion in adopting legal breakthroughs (contra legem) from the perspectives of progressive legal theory and maqāṣid al-sharī‘ah. It employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using content analysis and deductive-comparative reasoning. The findings reveal two main conclusions. First, the legitimacy of judicial legal breakthroughs requires three criteria under progressive legal theory: an objectively established state of justice emergency, coherent legal and moral reasoning, and proportionality. Under maqāṣid al-sharī‘ah, the criteria comprise threats to the essential objectives (ḍarūriyyāt), consistency with definitive textual evidence (naṣ qaṭ‘ī), and prioritization among competing interests. Second, the judicial breakthrough in the examined decision is considered contextually legitimate based on the fulfilment of seven out of twelve gravity of crime parameters, normative and moral reasoning, and the prioritization of public interest. This study emphasizes that the legitimacy of contra legem is case-specific and cannot serve as a general justification for disregarding statutory sentencing limits for children. Abstrak Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Pnj, menjatuhkan pidana penjara 20 tahun kepada anak pelaku pembunuhan berencana, melampaui tuntutan penuntut umum dan batas pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini mengkaji batas legitimasi kebebasan hakim dalam melakukan terobosan hukum (contra legem) melalui perspektif teori hukum progresif dan maqāṣid asy-syarī‘ah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis isi serta penalaran deduktif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan. Pertama, legitimasi terobosan hukum hakim mensyaratkan tiga kriteria dalam perspektif hukum progresif, yaitu keadaan darurat keadilan yang terbukti objektif, argumentasi yuridis dan moral yang koheren, serta proporsionalitas. Dalam perspektif maqāṣid asy-syarī‘ah, kriterianya meliputi ancaman terhadap unsur ḍarūriyyāt, kesesuaian dengan naṣ qaṭ‘ī, dan prioritas antarkemaslahatan. Kedua, terobosan hakim dalam putusan tersebut dinilai memiliki legitimasi kontekstual berdasarkan pemenuhan tujuh dari dua belas parameter gravity of crime, argumentasi normatif dan moral, serta prioritas kemaslahatan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa legitimasi contra legem bersifat kasuistis dan tidak dapat dijadikan pembenaran umum untuk mengesampingkan batas pemidanaan anak.
No takes yet. Share an insight, caveat, or question.
Nabela et al. (2026) studied this question.
Synapse has enriched 10 related papers. Consider them for comparative context: