Answers are grounded in this paper and cite their sources.
Physical changes along the Sayung coast caused by tidal flooding, abrasion, and land subsidence have transformed several parcels into objects that can no longer be identified or used for their original purposes. The problem became more complex when additional land for Section 1 of the Semarang-Demak Toll Road and its sea wall was designated after several parcels had already been declared destroyed land. This study analyzes the issue through an empirical legal approach integrated with strategic land management. Primary data came from interviews, focus group discussions, and field observations, while secondary data consisted of regulations, administrative decisions, destroyed-land investigation records, maps, and project documents. Quantitative data were processed descriptively, while the strategic analysis applied environmental scanning, strategy formulation, implementation, and evaluation-control, complemented by SWOT/TOWS analysis. The results show that the final data recorded 257 parcels identified as destroyed land, while the spatial database analyzed quantitatively comprised 256 parcels covering 815,828 m². Within the spatial database, Bedono accounted for 42.19% of the parcels, whereas Sriwulan represented 42.58% of the total area, indicating different priorities between administrative workload and spatial exposure. The core problem is not the absence of regulation, but the misalignment between the land-status determination cycle and changes in project land requirements. From a management perspective, this reveals weaknesses in early warning, integrated spatial-legal data, inter-agency coordination, and stakeholder communication. The study proposes a strategic land-management model based on spatial risk scanning, a coordination gate before final determination, an integrated audit trail, and evaluation indicators. The model shifts destroyed-land governance from reactive administration toward anticipatory management while safeguarding legal certainty, fairness, and public value. ABSTRAK Perubahan fisik pesisir Sayung akibat banjir rob, abrasi, dan penurunan muka tanah telah mengubah sejumlah bidang menjadi objek yang tidak lagi dapat diidentifikasi dan dimanfaatkan sebagaimana fungsinya semula. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika penambahan lahan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 dan tanggul laut ditetapkan setelah sebagian bidang tersebut lebih dahulu berstatus tanah musnah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persoalan tersebut melalui pendekatan hukum empiris yang dipadukan dengan manajemen stratejik pertanahan. Data primer diperoleh dari wawancara, FGD, dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari regulasi, keputusan pejabat, risalah penelitian tanah musnah, peta, dan dokumen proyek. Data kuantitatif diolah secara deskriptif, sedangkan analisis strategis menggunakan tahapan pemindaian lingkungan, formulasi strategi, implementasi, serta evaluasi dan pengendalian yang diperkaya dengan analisis SWOT/TOWS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data final mencatat 257 bidang terindikasi musnah, sedangkan basis data spasial yang dianalisis secara kuantitatif mencakup 256 bidang dengan luas 815.828 m². Pada basis data spasial tersebut, Bedono mencakup 42,19% dari jumlah bidang, sedangkan Sriwulan mencakup 42,58% dari total luas, sehingga beban administrasi dan eksposur spasial membutuhkan prioritas yang berbeda. Masalah utama bukan ketiadaan regulasi, melainkan ketidaksinkronan antara siklus penetapan status pertanahan dan perubahan kebutuhan ruang proyek. Secara manajerial, kondisi ini menunjukkan kelemahan dalam early warning, integrasi data spasial dan data yuridis, koordinasi lintas instansi, serta komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Penelitian ini merumuskan model manajemen stratejik pertanahan berbasis pemetaan risiko spasial, mekanisme koordinasi sebelum penetapan final, jejak audit data terpadu, serta indikator evaluasi. Model ini menggeser penanganan tanah musnah dari respons administratif yang reaktif menjadi tata kelola antisipatif yang menjaga kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan proyek.
No takes yet. Share an insight, caveat, or question.
Widodo et al. (2026) studied this question.
Synapse has enriched 10 related papers. Consider them for comparative context: