Diferensiasi Fungsional Dan Dominus Litis Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Kajian Normatif Terhadap Kewenangan Penuntutan

Abstrak Pergeseran paradigma hukum acara pidana Indonesia dari Herziene Inlandsch Reglement (HIR) peninggalan kolonial menuju Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 membawa perubahan fundamental dalam pembagian kewenangan antarlembaga penegak hukum. Pada masa berlakunya HIR, kejaksaan memiliki posisi yang sangat dominan karena berwenang mengendalikan proses penyidikan sekaligus penuntutan. Namun, sejak berlakunya KUHAP, kewenangan tersebut dipecah secara tegas: kepolisian diberikan monopoli kewenangan penyidikan tindak pidana umum, sementara kejaksaan dibatasi kewenangannya hanya pada tahap penuntutan. asas dominus litis, sebuah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah bermakna “penguasa perkara” atau pihak yang mengendalikan jalannya suatu perkara. Asas ini menempatkan jaksa penuntut umum sebagai pihak yang memiliki kendali tertinggi atas arah dan kelanjutan suatu perkara pidana, khususnya sejak tahap prapenuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Sebagai dominus litis, jaksa idealnya tidak sekadar berperan sebagai penerima pasif hasil penyidikan, melainkan turut mengawasi, mengarahkan, bahkan dalam batas tertentu mengendalikan proses pembuktian sejak dini, agar perkara yang dilimpahkan ke pengadilan benar-benar telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Penelitian ini untuk mengetahui Kedudukan dan Hubungan Normatif antara Asas Diferensiasi Fungsional dan Asas Dominus Litis Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dan Konsep Ideal Pengaturan Kewenangan Penuntutan Jaksa ke Depan agar Tercipta Harmonisasi antara Asas Diferensiasi Fungsional dan Asas Dominus Litis dalam Kerangka Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu suatu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis (das sollen) yang berlaku, bukan sebagai gejala sosial empirik (das sein) yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan normatif kedua asas berbeda. Asas diferensiasi fungsional telah dipositifkan secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (2) KUHAP 2025, sehingga kedudukannya bergeser dari asas doktrinal menjadi asas umum hukum acara pidana yang mengikat. Sebaliknya, asas dominus litis tidak dirumuskan secara tersurat, baik dalam UU Kejaksaan maupun dalam KUHAP 2025. Meskipun demikian, hubungan normatif kedua asas bersifat komplementer, bukan antinomis. Diferensiasi fungsional bekerja sebagai asas struktural yang membagi fungsi antarlembaga, sedangkan dominus litis bekerja sebagai asas pengendali yang menentukan kelanjutan perkara. Keduanya dipertemukan oleh asas koordinasi yang setara, saling melengkapi, dan saling mendukung dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 63 KUHAP 2025. Ke depan, konsep yang ideal adalah diferensiasi fungsional terintegrasi dengan dominus litis yang terbatas pada keputusan penuntutan. Harmonisasi dapat dicapai melalui tiga langkah: merumuskan batas dominus litis secara tegas dalam KUHAP dan UU Kejaksaan, mengatur koordinasi secara operasional dalam Peraturan Pemerintah, serta melekatkan akuntabilitas pada setiap kewenangan jaksa melalui keputusan yang beralasan, kontrol praperadilan, dan pedoman diskresi yang terbuka. Kata Kunci: Peradilan Pidana; Diferensiasi Fungsional; Dominus Litis Jaksa Abstract The paradigm shift in Indonesian criminal procedure law, from the colonial-era Herziene Inlandsch Reglement (HIR) to the Code of Criminal Procedure (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) enacted through Law Number 8 of 1981, brought fundamental changes to the division of authority among law enforcement institutions. While the HIR was in force, the prosecution service held a highly dominant position because it had authority over both investigation and prosecution. Since the KUHAP came into force, however, this authority has been clearly divided: the police were given exclusive authority to investigate general crimes, while the prosecution service’s authority was limited to the prosecution stage. This raises the principle of dominus litis, a Latin term meaning “master of the case,” or the party that controls the course of a case. This principle places the public prosecutor as the party with ultimate control over the direction and continuation of a criminal case, particularly from the pre-prosecution stage through the enforcement of court judgments (execution). As dominus litis, the prosecutor should ideally not merely be a passive recipient of investigation results. Instead, the prosecutor should supervise, guide, and, within certain limits, control the evidentiary process from an early stage, so that cases submitted to court fully meet formal and material requirements and can be legally justified. This research examines the Position and Normative Relationship between the Principle of Functional Differentiation and the Prosecutor’s Dominus Litis Principle in the Indonesian Criminal Justice System under Prevailing Laws and Regulations, as well as the Ideal Future Concept for Regulating Prosecutorial Authority to Achieve Harmony between the Principle of Functional Differentiation and the Dominus Litis Principle within the Framework of Indonesian Criminal Justice System Reform. This is normative legal research, which examines law as written norms in force (das sollen), rather than as an empirical social phenomenon (das sein) that grows and develops within society. The findings show that the two principles have different normative positions. The principle of functional differentiation has been explicitly codified in Article 2 paragraph (2) of the 2025 KUHAP, shifting its status from a doctrinal principle to a binding general principle of criminal procedure law. In contrast, the dominus litis principle is not expressly formulated in either the Prosecution Service Law or the 2025 KUHAP. Nevertheless, the normative relationship between the two principles is complementary rather than antinomic. Functional differentiation operates as a structural principle that divides functions among institutions, while dominus litis operates as a controlling principle that determines whether a case proceeds. The two are brought together by the principle of coordination, which is equal, complementary, and mutually supportive, under Articles 58 to 63 of the 2025 KUHAP. Going forward, the ideal concept is integrated functional differentiation, with dominus litis limited to prosecutorial decisions. Harmonization can be achieved through three steps: expressly defining the limits of dominus litis in the KUHAP and the Prosecution Service Law, regulating coordination operationally through a Government Regulation, and attaching accountability to every exercise of prosecutorial authority through reasoned decisions, pretrial review, and transparent discretionary guidelines.