Kedudukan Hukum Penggunaan Jalan Di Atas Tanah Hak Milik

The use of land under private ownership rights as public road access may give rise to legal issues when the interests of landowners conflict with the access needs of other parties. This situation requires clarity regarding the legal status of land use and the legal protection afforded to all parties concerned. This study aims to analyze the legal status of roads located on privately owned land and the forms of legal protection available to landowners and road users. The research employs a normative legal method using a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The analysis focuses on legal provisions governing ownership rights, the social function of land, and the use of land for road access. The findings indicate that the use of land as a road does not automatically transfer or extinguish the ownership rights held by the landowner, unless a legal basis provides otherwise. Nevertheless, such land use cannot be separated from the social function of land rights and the access needs of the community, which must be assessed in accordance with applicable law. Accordingly, legal protection should be established through clarity regarding the legal basis for road use and the resolution of disputes in a manner that proportionately considers landowners’ rights and the interests of the community. Thus, legal certainty and a balance of interests serve as the foundation for determining the use of roads situated on privately owned land. ABSTRAK Pemanfaatan tanah berstatus Hak Milik sebagai akses jalan bagi masyarakat dapat memunculkan persoalan hukum ketika kepentingan pemilik tanah berhadapan dengan kebutuhan akses pihak lain. Situasi tersebut menuntut kejelasan mengenai status penggunaan tanah dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum penggunaan jalan di atas tanah Hak Milik serta bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah dan masyarakat pengguna jalan. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis difokuskan pada ketentuan hukum mengenai Hak Milik, fungsi sosial tanah, dan penggunaan tanah sebagai akses jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah sebagai jalan tidak dengan sendirinya mengubah atau menghapus status Hak Milik yang dimiliki pemegang hak, kecuali terdapat dasar hukum yang menentukan sebaliknya. Namun, penggunaan tanah tersebut tidak dapat dilepaskan dari fungsi sosial hak atas tanah dan kebutuhan akses masyarakat yang harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diwujudkan melalui kejelasan dasar penggunaan jalan dan penyelesaian persoalan yang mempertimbangkan hak pemilik tanah serta kepentingan masyarakat secara proporsional. Dengan demikian, kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan menjadi landasan dalam menentukan penggunaan jalan di atas tanah Hak Milik.