Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Rumah Tahanan Negara Menjadi Lembaga Pemasyarakatan Di Lapas Kelas Iib Ngawi

Alih fungsi Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan perubahan kelembagaan yang tidak hanya berkaitan dengan perubahan status organisasi, tetapi juga menuntut penyesuaian terhadap tugas, sumber daya manusia, pola kerja, struktur organisasi, serta pelayanan dan pembinaan warga binaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan alih fungsi Rumah Tahanan Negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Ngawi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pimpinan, pejabat struktural, petugas pemasyarakatan, serta warga binaan sebagai informan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis implementasi kebijakan menggunakan empat aspek George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi telah berjalan melalui penyampaian arahan secara berjenjang, rapat, briefing, sosialisasi, dan koordinasi antarbagian. Aspek sumber daya menjadi bagian yang masih perlu diperkuat, terutama dalam penyesuaian jumlah dan kompetensi petugas dengan tuntutan tugas pembinaan, pelayanan, dan pengamanan. Pada aspek disposisi, petugas menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam melaksanakan fungsi pemasyarakatan. Sementara itu, struktur birokrasi didukung oleh pembagian tugas, kewenangan, koordinasi, serta penerapan standar operasional prosedur. Faktor pendukung utama meliputi komunikasi berjenjang, pengalaman dan kerja sama petugas, komitmen pelaksana, serta kejelasan struktur dan SOP. Faktor penghambat berkaitan dengan kebutuhan penyesuaian SDM, penyamaan pemahaman, peningkatan kompetensi, serta koordinasi dan penyesuaian prosedur secara berkelanjutan. Kata kunci: implementasi kebijakan, alih fungsi Rutan, Lapas, Edward III, sistem pemasyarakatan