Answers are grounded in this paper and cite their sources.
The purpose of this study is to identify and analyze the regulation regarding the legal status of detention carried out by investigators in the KUHAP, as well as to examine the protection of detained persons’ rights under the principle of due process of law. The research questions address how detention carried out by investigators is regulated in the KUHAP, and how the protection and legal status of detained persons’ rights are governed according to the principle of due process of law. This study employs normative juridical research using a statute approach and a conceptual approach. The legal materials collected consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed by identifying and evaluating relevant statutory provisions to assess normative consistency and compatibility with prevailing legal principles. The findings reveal that granting investigators the authority to conduct detention violates the rights of detained persons due to the absence of a clear legal status safeguarding their rights, as investigators exercise authority only during the preliminary inquiry stage when it is still being determined whether a criminal act has actually occurred. Granting detention authority to investigators raises concerns regarding potential abuse of power against aggrieved parties. Therefore, regulatory reform restricting investigators’ authority and clarifying the legal status of detained persons is urgently needed to establish clear legal certainty for all parties. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai status hukum terhadap penahanan yang dilakukan oleh penyelidik dalam KUHAP serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan terhadap hak-hak orang yang ditahan tersebut menurut prinsip due process of law. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai penahanan yang dilakukan oleh penyelidik dalam KUHAP, serta bagaimana perlindungan dan status hukum terhadap hak-hak orang yang ditahan tersebut menurut prinsip due process of law? Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang dikumpulkan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dilakukan melalui identifikasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang relevan guna menilai konsistensi norma serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan penyelidik dalam melakukan penahanan menyalahi hak-hak orang yang ditahan tersebut dikarenakan tidak ada status hukum yang dapat melindungi hak pihak terkait, sebab penyelidik melaksanakan kewenangannya hanya pada tahap penyelidikan, yang mana pada tahap ini penyelidik masih mencari apakah benar terjadi peristiwa pidana atau bukan sehingga diperlukan pertimbangan yang lebih matang untuk melakukan penahanan oleh penyelidik. Pemberian kewenangan penahanan kepada penyelidik dikhawatirkan dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Urgensi penyempurnaan regulasi mengenai pembatasan kewenangan penyelidik dan status hukum terhadap orang yang ditahan penting dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum yang jelas bagi para pihak. .
No takes yet. Share an insight, caveat, or question.
Asmara et al. (2026) studied this question.
Synapse has enriched 10 related papers. Consider them for comparative context: