Tanggung Jawab Toko Swalayan Dalam Penyelenggaraan Parkir Di Kota Surabaya

Parking management at supermarkets in Surabaya raises legal issues concerning the limits of management authority, consumer protection, and compliance with local tax obligations. This study aims to analyze the authority of supermarkets to manage parking facilities and the legal responsibilities arising from their operation. The study employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research, classified according to the research questions, and qualitatively analyzed through legal interpretation and systematic examination of relevant legal provisions. The findings indicate that supermarkets may provide and manage parking facilities within their business premises in accordance with applicable regulations, either independently or through cooperation with third parties. Transferring operational management to another party does not automatically eliminate the legal responsibilities attached to each party. These responsibilities include facility management, parking security and order, consumer protection, and compliance with the Specific Goods and Services Tax (PBJT) when the parking activity meets the criteria for a taxable service. This study concludes that clear allocation of responsibilities, compliance with legal requirements, and consistent supervision are necessary to establish legal certainty for business operators while providing adequate protection for parking service users. ABSTRAK Penyelenggaraan parkir pada toko swalayan di Kota Surabaya menimbulkan persoalan hukum terkait batas kewenangan pengelola, perlindungan konsumen, dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan toko swalayan dalam mengelola fasilitas parkir serta tanggung jawab hukum yang timbul dari penyelenggaraannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan penelaahan sistematis terhadap ketentuan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toko swalayan dapat menyediakan dan mengelola fasilitas parkir di area usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Penyerahan pengelolaan operasional kepada pihak lain tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum yang melekat pada masing-masing pihak. Tanggung jawab tersebut mencakup penyelenggaraan fasilitas, keamanan dan ketertiban parkir, perlindungan konsumen, serta pemenuhan kewajiban Pajak Barang dan Jasa Tertentu apabila kegiatan parkir memenuhi kriteria sebagai objek pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kejelasan pembagian tanggung jawab, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, dan pengawasan yang konsisten diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus memberikan perlindungan yang memadai kepada pengguna jasa parkir.