Answers are grounded in this paper and cite their sources.
Pemerintah tengah memfinalisasi pengaturan ekosistem transportasi digital yang menempatkan pengemudi ojek online sebagai pelaku usaha mikro, bukan sebagai pekerja formal. Dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, penelitian hukum normatif ini menganalisis kualifikasi tersebut ketika relasi pengemudi dan aplikator bergeser menjadi relasi antarpelaku usaha (business-to-business). Hasilnya menunjukkan kualifikasi itu tidak berpijak pada kriteria usaha mikro dalam peraturan perundang-undangan, melainkan pada kebutuhan mempertahankan fleksibilitas model bisnis platform. Pergeseran ini memutus pijakan normatif hak-hak ketenagakerjaan, mengabaikan asas primasi fakta atas kontrol algoritmik, dan mengalihkan risiko kerja serta beban jaminan sosial kepada pengemudi. Diperlukan kategori hukum tersendiri bagi pekerja platform disertai perlindungan minimum yang wajib.
No takes yet. Share an insight, caveat, or question.
Aliansa et al. (2026) studied this question.
Synapse has enriched 10 related papers. Consider them for comparative context: