Konstruksi Pembuktian dalam Kekerasan Seksual: Analisis Epistemologis antara Qanun Aceh dan UU TPKS

Sexual violence presents distinctive evidentiary challenges because it commonly occurs in private settings, involves few or no witnesses, and relies heavily on the victim’s testimony. This study aims to examine the evidentiary construction of sexual violence cases by comparing Aceh Qanun No. 6 of 2014 on Jinayat Law and the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) through a legal epistemological approach. This study employs normative legal research using conceptual and comparative approaches. The findings reveal distinct evidentiary paradigms: certainty-based proof under the Aceh Qanun, which emphasizes direct evidence and a high degree of certainty, and probabilistic proof under the UU TPKS, which adopts a more flexible approach through the corroboration of multiple forms of evidence. This divergence creates an epistemic gap between factual truth and legally established truth, thereby affecting victims’ access to justice. The study argues for a reconstruction of the epistemology of evidence based on contextual assessment, the interconnection of evidentiary elements, and the recognition of victims’ experiences as an essential basis for establishing legal truth. Keywords: Sexual Violence, Evidence, Legal Epistemology, Aceh Qanun, Sexual Violence Crimes Law. Abstrak : Kekerasan seksual memiliki karakteristik khusus yang menyulitkan pembuktian, karena umumnya terjadi di ruang privat, minim saksi, dan bergantung pada keterangan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pembuktian dalam kasus kekerasan seksual melalui perbandingan antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan pendekatan epistemologi hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif.Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan paradigma pembuktian, yaitu certainty based proof dalam Qanun Aceh yang menuntut bukti langsung dan kepastian tinggi, serta probabilistic proof dalam UU TPKS yang lebih fleksibel melalui kombinasi alat bukti. Perbedaan ini menimbulkan epistemic gap antara kebenaran faktual dan kebenaran yuridis, yang berdampak pada akses keadilan bagi korban.Penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi epistemologi pembuktian dengan pendekatan berbasis konteks, keterhubungan antar bukti, serta penempatan pengalaman korban sebagai dasar dalam membangun kebenaran hukum.